CODEX2000

Janji dan Aksi Perangi Korupsi

leave a comment »

Selasa, 19 Januari 2010 00:00 WIB

JANJI pemerintahan SBY sebagai garda terdepan dalam memerangi korupsi terus dipertanyakan publik. Penyebabnya tidak lain karena janji dan aksi dalam pemberantasan korupsi kian bertolak belakang. Padahal, pada pemerintahan pertamanya 2004-2009, SBY cukup mencatatkan prestasi dalam perang melawan korupsi. Terbukti, indeks persepsi korupsi terus mengalami perbaikan.

Menurut Transparansi Internasional Indonesia, misalnya, angka indeks persepsi korupsi Indonesia naik dari 2,6 pada 2008 menjadi 2,8 pada 2009. Peringkat Indonesia pun terdongkrak, dari posisi buncit ke peringkat 5 dari 10 negara ASEAN. Namun, pada paruh kedua pemerintahan SBY sekarang, prestasi dalam pemberantasan koruspi terus mengalami defisit. Kejahatan korupsi yang kian sistemik tidak diimbangi penanganan yang juga sistemik.

Fakta yang muncul justru lahirnya berbagai cara untuk melumpuhkan upaya-upaya pemberantasan korupsi. Titik sasaran pertama dan utama adalah melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mengapa? Karena KPK yang dibentuk pada 2002 memang menjadi momok menakutkan bagi para koruptor. Mereka yang berani melakukan korupsi baik di lembaga eksekutif, yudikatif, maupun legislatif tak sungkan diseret ke bui oleh KPK.

Itu sebabnya, di mata koruptor, KPK harus dilemahkan, dan kalau memungkinkan, dimatikan. Kasus Cicak vs Buaya yang mengakibatkan dua pimpinan KPK sempat dinonaktifkan, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto, jadi batu uji akan eksistensi lembaga superbody itu. Hantaman terhadap KPK tidak berhenti di situ. Kewenangan KPK untuk menyadap pun bakal dipreteli. Pemerintah kini sedang menyiapkan RUU Penyadapan yang mengharuskan KPK meminta izin dari pengadilan sebelum menyadap.

Bila ketentuan itu nanti terwujud, bukan hanya menyulitkan KPK karena rentang birokrasi yang panjang, melainkan juga bertentangan dengan dasar pembentukan KPK. Seperti kita ketahui KPK lahir dan dibentuk lantaran dua hal. Pertama, tingkat korupsi yang tinggi. Kedua, belum maksimalnya lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam upaya memerangi korupsi.

Percakapan Anggodo Widjojo, yang kini menjadi tersangka kasus penyuapan, dengan sejumlah pejabat kepolisian dan kejaksaan, mencerminkan betapa sistemiknya kejahatan korupsi. Itu sebabnya, publik sampai sekarang masih meragukan kredibilitas dan integritas lembaga-lembaga penegak hukum dalam menangani kasus korupsi.

Keraguan publik itu memang beralasan. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa dari 378 terdakwa korupsi yang telah diperiksa dan diputus pengadilan pada 2009, 224 terdakwa (59,26%) divonis bebas. Hanya 154 terdakwa (40,74%) yang akhirnya divonis bersalah. Tidak cuma itu, ICW juga menyebutkan ada sekitar 40 kasus korupsi dengan kategori kelas kakap yang mandek di tingkat kejaksaan. Bagaimana pun, dalam perang melawan korupsi yang sangat dibutuhkan adalah aksi dan strategi, bukan janji

http://www.mediaindonesia.com

Written by CODEX2000

20 Januari 2010 pada 06:26

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: