CODEX2000

Membedah Undand-Undang Rahasia Negara

leave a comment »

Salah satu kasus yang di kaitkan dengan tuduhan membocorkan rahasia Negara terjadi pada tahun 1972. Waktu itu Harian Sinar Harapan memberitakan rancangan APBN. Akhirnya ,harian Sinar Harapan mendapat sanksi di larang terbit selama sepuluh hari. Masih segar dalam ingatan sebagian orang ketika pertengahan April beberapa tahun lalu Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo sempat berang dan menuduh pemberitaan draf Rencana Strategis Depdiknas Tahun 2005-2009 sebagai pembocoran rahasia negara. Hal serupa terjadi saat Menteri Dalam Negeri Moh Ma’ruf mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 7 Tahun 2004, yang melarang jajaran membocorkan atau memanfaatkan rahasia negara, baik untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.

Dalam satu kesempatan, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menegaskan, pemerintah dan negara perlu diberi keleluasaan merahasiakan beberapa kebijakannya. Hal itu agar pemerintah tidak selalu didikte atau dicampurtangani terlalu banyak pihak.

Mengapa kontroversi?

Kalau mau di lihat, sebenarnya aturan tentang kerahasiaan negara sudah di atur di dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat 11 pasal yang mengatur tentang kejahatan pembocoran rahasia negara sekaligus pencegahan dan pemberantasan aktivitas spionase (mata-mata). Aturan itu tercantum dalam Pasal 112-120, Pasal 124, dan Pasal 125 KUHP. Pengertian rahasia negara dalam RUU Rahasia Negara tidak memiliki batasan yang jelas. Pasal 1 Ayat 1 hanya menyebutkan, “seluruh informasi, benda atau aktivitas yang secara resmi oleh presiden dinyatakan perlu dirahasiakan, dan jika dimiliki oleh orang lain dapat mengancam kedaulatan negara, dapat dikategorikan rahasia negara”. Jika ayat ini kita kaitkan dengan pidato presiden SBY pascaledakan di Ritz- Carlton dan JW Marriot beberapa waktu kemarin dengan memperlihatkan foto-foto pelaku terorisme, tentu saja akan bertolak belakang.

Kalaupun termasuk kategori rahasia negara, apakah presiden berhak membuka rahasia negara di depan umum. Sehubungan dengan ayat 1 ayat 1 tadi, kalimat “jika dimiliki oleh orang lain dapat mengancam kedaulatan negara, dapat di kategorikan rahasia negara”. Di sini masih terdapat kekaburan dan terlalu luas penggunaan kalimat “jika dimili oleh orang lain”. Orang lain dalam batasan apa? Badan,pers,masyarakat ataukah pihak asing? Ketika rekaman CCTV sewaktu peristiwa di Ritz Carlton dan JW Marriot kemarin muncul di televisi dan media cetak, kepolisian kalang kabut kenapa rekaman itu bisa bocor?. Lalu siapa yang di salahkan? Kalaupun RUU Rahasia Negara ini sudah di jalankan pada saat peristiwa peledakan bom kemarin, bisa di bayangkan ada berapa banyak stasiun televisi dan media cetak yang terkena sanksi dari pemerintah. Kalangan jurnalis dapat di penjara 5-20 tahun karena membocorkan rahasia negara.

Hal itu tentu saja bertentangan dengan pasal 6 UU Pers yang menjelaskan bahwa salah satu tugas jurnalis adalah memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum. Pasal 1 Ayat 9 menyatakan “pembuat rahasia negara adalah setiap lembaga negara yang membuat atau merumuskan rahasia negara”. Kalimat ini sangat multi-interpretasi yang dapat diartikan setiap pejabat di bawah presiden memiliki kewenangan untuk menetapkan dan menyatakan informasi atau benda sebagai rahasia negara. Jadi setiap menteri atau kepala daerah dapat memutuskan sesuatu menjadi rahasia negara. Itu akan melindungi birokrat dari kritik atau ketika dimintai akuntabilitasnya. Pasal lain yang paling kontroversial yaitu Pasal 6 tentang pertahanan negara yang menempatkan APBN sebagai rahasia negara, adanya larangan penyiaran struktur organisasi TNI, larangan penyiaran daftar gaji anggota TNI, dan lain sebagainya.

Ayat-ayat dalam Pasal 6 tersebut sangat bertentangan dengan UU Rahasia Dagang, UU HAKI, UU Kebebasan Informasi Publik (KIP), serta UU Pers. Selain itu, pasal tersebut juga sudah diatur di dalam UU lain seperti UU penyiaran, Telekomunikasi, PP tentang Postel. Jadi seluruh ayat di Pasal 6 perlu dihapus. Persoalan lain juga membayangi ketika RUU Rahasia Negara memberi kewenangan kepada seorang kepala instansi untuk ikut menentukan tingkat kerahasiaan rahasia negara dalam instansinya (Pasal 16). Dalam draf RUU Rahasia Negara, instansi diterjemahkan sebagai seluruh institusi negara, baik di pusat, daerah, luar negeri, maupun tempat-tempat lain yang secara hukum ditetapkan sebagai yurisdiksi NKRI. Akibatnya, bukan tidak mungkin seorang kepala instansi akan menyatakan informasi tertentu termasuk rahasia negara, atau paling tidak rahasia instansi, walau secara hukum, informasi tadi dibutuhkan dalam konteks penegakan hukum. Hal lain yang perlu di cermati dan di koreksi adalah hubungan RUU Rahasia Negara ini dengan mekanisme dan system hukum kriminal (criminal justice system) di negara kita yang tidak terganggu pelaksanaannya, mengingat sejumlah hal terkait proses penyelidikan dan penyidikan sudah diatur dalam KUHAP.

Persoalan semakin meruncing ketika aturan-aturan dalam RUU Rahasia Negara juga memungkinkan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak lagi memakai KUHAP, terutama jika perkara itu menyangkut rahasia negara. Padahal dalam perkara tertentu yang menarik banyak perhatian publik, seperti korupsi dan pelanggaran HAM, masyarakat merasa punya hak untuk tahu sampai proses hukumnya tuntas. Persoalan lain, dalam Pasal 29 RUU Rahasia Negara diatur informasi, benda, atau kegiatan yang masuk kategori rahasia negara juga tidak bisa dijadikan barang atau alat bukti. Bahkan ketika bukti-bukti itu diperlukan oleh kepolisian, jaksa, maupun hakim. Mereka tidak dapat begitu saja menghadirkan bukti-bukti terkait rahasia negara (Pasal 30), tapi menggantinya dengan surat keterangan dari Dewan Rahasia Negara (Pasal 30, Ayat 1-2)

RUU Rahasia Negara dan kepentingan pihak asing

Surat kabar Sydney Morning Herald pada tanggal 14 Maret 2002, melaporkan keterlibatan intelijen Australia-AS dalam kasus lepasnya Timor-Timur. Dalam pemberitaan tersebut, di paparkan bahwa pada tahun 1999, dengan fasilitas militer canggih, Australia menyadap komunikasi seluler Jakarta-Dili. Dalam kasus yang lain, bulan Desember 2004, surat kabar Inggris The Guardian melaporkan proyek pembelian 100 unit tank scorpion oleh pemerintah Indonesia kepada perusahaan senjata Alvis Vehicle Limited tahun 1994-1996. Jika kita kaitkan dengan bunyi pasal 6 RUU RN di sebutkan bahwa rahasia Negara mencakup informasi, “rencana alokasi dan laporan pembelanjaan yang berkaitan dengan misi dan tugas nyata pertahanan, dan informasi yang berkaitan dengan impor dan ekspor persenjataan, teknologi perang dan amunisi untuk penggunaan (pembekalan) TNI”, dengan jelas bahwa transaksi pembelian senjata itu termasuk kategori rahasia negara. Dengan demikian, j

ika mengacu pada RUU Rahasia Negara, maka jika ada media kita yang mengutip apa yang di tulis di The Guardian tadi, tentu saja akan kena sanksi pidana. Sudah menjadi rahasia umum bahwa hampir sebagian besar pemberitaan media-media nasional juga mengutip dari media-media asing. Melihat rumusan pasal 6 RUU Rahasia Negara tersebut, ada cela besar yang tidak di perhatikan oleh pemerintah. Terkesan pemerintah menutup akses keterbukaan informasi publik dari pers nasional terhadap masalah-masalah pertahanan keamanan dan pemerintahan tetapi di lain pihak memberi angin segar terhadap tindakan penyadapan, intelijen dan keterbukaan informasi pihak asing.

Mengenai alokasi dan laporan pembelanjaan yang berkaitan dengan pertahanan kemananan TNI, seharusnya tidak perlu di atur lagi dalam RUU Rahasia Negara. Kenapa? Sebagai anggota PBB, Indonesia tergabung dalam Guidelines for International Arms Transfer (Disarmament Commision, Mey 1996), dimana UN Register of Conventional Arm and UN Standarized of Reporting on Military Expenditure mewajibkan transparansi transfer senjata konvensional antar negara. Sangat kontradiktif, jika nantinya pemerintah kita harus “membuka diri” dengan negara luar tetapi harus menjadi rahasia di dalam negeri. Jika demikian, menjadi pertanyaan besar, siapakah yang benar-benar memberi ancaman, masyarakat kita ataukah pihak asing? Pemerintah harus lebih jeli dalam merumuskan RUU Rahasia Negara ini, jangan terkesan dipaksakan untuk di undangkan, mengingat dalam 5 tahun terakhir, belum ada undang-undang yang di keluarkan oleh Departemen Pertahanan jika di bandingkan dengan departemen-departemen yang lain.

Menuju Good Governance

Sekarang eranya menuju tata pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu asas yang dipakai menuju tata pemerintahan yang baik adalah “asas keterbukaan”. Di mana-mana, pemerintah di tuntut memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan terbukanya akses informasi publik. Sebenarnya, pemerintah telah menunjukan arah yang baik dengan membuat beberapa Undang-Undang yang terkait dengan itu, misalnya Undang-Undang No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Masyarakat berhak mengadu tentang buruknya pelayanan aparat pemerintah dan berhak mengetahui tentang informasi dari pelayanan pemerintah secara terbuka. Jika RUU Rahasia Negara ini jadi di terapkan, tentu saja akan terjadi benturan dan kekaburan bagi masyarakat. Di satu sisi masyarakat berhak melaporkan perilaku buruk aparat pemerintah namun di sisi lain, aparat pemerintah di lindungi dengan instrument undang-undang yang terkesan melindungi “rahasia birokrasi”.

Saya mengutip apa yang tertulis dalam kalimat pertama Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting dari ketahanan nasional. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Kalupun RUU Rahasia Negara ini dipaksakan untuk tetap ada, saya berharap pemerintah melalui Panitia Kerja Komisi I DPR-RI dapat memperhatikan aspek kebutuhan masyarakat daripada usaha melindungi negara yang membuat masyarakatnya menjadi korban di negara sendiri.

RUU Rahasia Negara ini harus melalui uji kepentingan publik dan uji konsekuensi. Dengan demikian, semoga pemerintah dapat memberi rasa aman buat masyarakatnya sendiri, menuju pemerintahan yang baik dan benar.

writted by : Yustus Maturbongs

Blog Kompasiana

Written by CODEX2000

29 November 2009 pada 03:36

Ditulis dalam Artikel, Opini

Tagged with ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: