CODEX2000

Cost Lebih Besar daripada Pendapatan

leave a comment »

Tidak semua perda pajak dan retribusi yang dikeluarkan oleh pemda menerima pendapatan yang besar. Sebaliknya, cost yang ditanggung pemda sangat tinggi. Berikut wawancara JPIP dengan peneliti SMERU M. Sulton Mawardi.

DENGAN UU PDRD yang baru, daerah lebih untung atau rugi?

Saya menilai, daerah lebih untung. Sebenarnya, banyak perda yang dibuat daerah yang tidak memiliki potensi ekonomi, melainkan justru menimbulkan masalah. Kadang-kadang, antara cost dan pemasukan, lebih besar cost. Mereka harus mengeluarkan biaya aparat, biaya pungut, dan sebagainya. Sedangkan pendapatannya hanya Rp 10 juta atau Rp 12 juta. Sehingga, tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Kami saat ini menjalankan studi tentang iklim usaha di Nusa Tenggara Timur (NTT). Masalah yang dihadapi di sana adalah banyaknya perda bermasalah. Rekomendasi kami, perda-perda tersebut dibatalkan.

Kalau dibuat sistem tertutup, apakah perda-perda tetap bermasalah?

Kalau sistem tertutup, pemerintah daerah tidak berani lagi membuat itu. Ada ribuan per­da yang dibatalkan. Tetapi, daerah tidak mau belajar atau mengambil lesson learned. Perda secara normatif tidak bermasalah. Tetapi, itu menjadi pintu untuk melakukan hal di luar persyaratan tersebut. Misalnya, tarif retribusi pasar ditentukan Rp 100. Tetapi, tarif tersebut bisa menjadi Rp 500 dengan alasan tidak ada kembalian. Semua pungutan liar masuk dari pungutan tidak liar. Semua pungutan informal masuk lewat pungutan formal. Itu sudah menjadi adagium umum.

Dengan UU baru itu, apakah pelayanan publik akan meningkat?

Dengan tambahan jenis pajak, PAD bakal meningkat. Itu akan sangat menguntungkan. Beberapa daerah mungkin tidak mengalami peningkatan PAD. Tetapi, secara overall nasional, bakal terjadi peningkatan.

Apa pusat tidak berusaha mengambil kewenangan daerah dengan sistem tertutup tersebut?

Di satu pihak, memang mengebiri otonomi. Tidak ada beda de­ngan sebelum desentralisasi. Tetapi, dalam beberapa aspek, saya setuju. Pemerintah daerah kadang tidak siap memaknai otonomi daerah yang dicita-citakan.

Apakah UU tersebut bisa memperbaiki iklim investasi di daerah?

Tidak. Investasi itu masalah kompleks karena tidak hanya bergantung satu atau dua faktor. Secara teoretis, memang bisa meningkatan iklim investasi. Nyatanya, meskipun Jakarta macet dan banjir, investor lari ke Jakarta. Ada satu studi menarik, yakni governance tidak berhubungan dengan economic growth. Misalnya, bupati bersih atau korupsi, perizinan gampang atau susah, dan sebagainya. Itu ternyata tidak berpengaruh. Yang berpengaruh paling signifikan adalah infrastruktur. (novi/agm)

jawapos.com

Written by CODEX2000

28 November 2009 pada 05:16

Ditulis dalam Berita

Tagged with ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: