CODEX2000

Implikasi Pemberlakuan UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

with one comment

Keuntungan Daerah v Resentralisasi

Agustus lalu, DPR mengesahkan UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Akankah daerah lebih diuntungkan dengan UU baru itu? Berikut ulasan Hariatni Novitasari dari The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).

DALAM serangkaian pernya­taan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan tiga hal yang ingin diperbaiki dengan terbitnya UU PDRD. Per­tama, penyempurnaan sistem pemungutan pajak dan retribusi di daerah. Kedua, pemberian kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah. Ketiga, peningkatan efektivitas pengawasan perpajakan.

Yang paling membedakan UU itu dengan UU tentang PDRD yang lama (UU No 34/2000) adalah sis­temnya. Di UU PDRD baru, sistem yang ditentukan adalah tertutup. Artinya, pemerintah daerah (pemda) tidak bisa menambahkan jenis pajak dan retribusi baru sesuai dengan potensi daerah.

Di UU No 34, sistem yang dite­tapkan ter­buka. Artinya, peme­rintah kabupaten dan kota dibebaskan untuk menentukan jenis pajak dan retribusi lain (open list) di luar yang sudah ditetapkan. Syaratnya, antara lain, penentuan tersebut harus sesuai dengan potensi pajak dan retribusi di daerah. Selain itu, tidak bertentangan de­ngan yang menjadi kewenangan pusat dan pro­vinsi serta tidak me­nimbulkan dampak negatif.

Namun, pemerintah pusat melihat bahwa kabupaten dan kota tidak mematuhi ketentuan itu. Tidak jarang pula, perda pajak dan retribusi bertentangan de­ngan regulasi di atasnya. Perda-per­da pajak dan retribusi yang diterbitkan pemda dianggap mem­bebani investor karena menimbulkan biaya ekonomi tinggi.

Kondisi itulah yang disebut sebagai perda-perda bermasalah oleh pemerintah pusat. Hingga Oktober 2009, Departemen Dalam Negeri (Depdagri) telah mengevaluasi sekitar 7.500 perda yang terbit selama 2002-2009. Di antara jumlah itu, pusat menyatakan 1.064 perda bermasalah karena bertentangan dengan peraturan-peraturan di atasnya. Perda-perda tersebut, umumnya, berisi tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Berdasar hasil studi Senada-USAID (United States Agency for International Development) pada 2008, regulasi-regulasi yang paling dikeluhkan oleh pa­ra pengusaha di lima sektor industri (mebel, aksesori rumah, autopart, sepatu, dan garmen) berkaitan dengan pajak dan retribusi. Pungutan yang harus dikeluarkan lebih besar daripada biaya resmi.

Mengacu aspek desentralisasi, terbitnya UU itu menambah panjang regulasi-regulasi pusat yang membatasi kewenangan daerah. UU PDRD yang lama memang memungkinkan daerah lebih leluasa menentukan jenis pajak dan retribusi yang bisa ditarik oleh daerah.

Pemda Lebih Diuntungkan

Berdasar kalkulasi di atas kertas, pemerintah kabupaten-kota lebih diuntungkan dengan UU baru itu. Yaitu, kenaikan PAD. Dalam hitungan Departemen Keuangan (Depkeu), pemda bakal mendapatkan keuntungan dengan diberlakukannya UU baru tersebut pada 2011. Pendapatan asli daerah (PAD) akan naik dari 11 persen menjadi 24 persen. Dengan kenaikan itu, daerah diharapkan bisa meningkatkan pelayanan publik.

Di tingkat kabupaten-kota, sebenarnya kecil sekali kontribusi pajak dan retribusi terhadap total pendapatan daerah. Daerah masih sangat bergantung pada dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat. Dana itulah yang digunakan sebagai sumber pembiayaan di daerah. Secara logis, pendapatan dari pajak dan retribusi belum bisa membiayai gaji pegawai dan belanja publik.

Di Jawa Timur, pada tahun anggaran 2008 rata-rata sum­bangan pajak dan retribusi daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya 0,75 persen. Penentuan pajak dan retribusi dalam tahun anggaran itu ma­sih berdasar UU 34/2000. Pemda dengan pendapatan terbesar dari sektor pajak dan retribusi adalah Kota Surabaya. Pajak dan retribusi kota terbesar di Jatim itu mencapai Rp 634,5 miliar.

Daerah dengan sumbangan pajak dan retribusi tertinggi terhadap pendapatan adalah Kabupaten Sidoarjo, sebesar 0,91 persen. Total penerimaan pajak dan retribusinya Rp 184,7 miliar. Ada enam jenis pajak yang dikenakan oleh Sidoarjo. Yaitu, pa­jak hotel, restoran, reklame, hiburan, penerangan jalan, dan parkir. Di antara enam sumber pajak daerah, pendapatan terbesar diperoleh dari pajak penerangan jalan (PPJ) sebesar Rp 93,1 miliar. Yang terendah adalah pajak hiburan. Pajak itu hanya mampu memberikan pemasukan Rp 160 juta kepada PAD.

Posisi terendah diduduki Kabupaten Trenggalek. Sumbangan pajak dan retribusi daerah terhadap total pendapatan adalah 0,41 persen. Total pendapatan dari pajak dan retribusinya Rp 5,7 miliar. Kabupaten itu memungut tujuh jenis pajak. Yaitu, pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, galian C, dan sarang burung walet. Dari sektor pajak, pendapatan tertinggi diperoleh dari pajak penerangan jalan.

Sementara itu, pajak terendah diterima dari pajak sarang burung walet yang hanya Rp 15 juta. Untuk retribusi, misalnya, Kabupaten Trenggalek hanya mendapatkan Rp 138,3 juta dari jasa usaha. Berdasar kenyataan-kenyataan tersebut, sebenarnya daerah memang kesulitan jika hanya berpegang pada PAD. (agm)

Written by CODEX2000

26 November 2009 pada 05:07

Ditulis dalam Artikel

Tagged with ,

Satu Tanggapan

Subscribe to comments with RSS.

  1. yang terpenting realisasi bukan hanya bicara dan membuat undang-undang tapi tidak dilaksanakan. perda biaya KTP contoh yang terang benderang, siapapun tahu berapa habis rupiah untuk sebuah ktp.

    susilo

    26 November 2009 at 17:36


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: