CODEX2000

Servis Terpadu di Kecamatan

leave a comment »

Fungsi Kecamatan dalam layanan publik ter­kesan jobless karena kurang dioptimalkan. Bagaimana potensi sesungguhnya kantor kecamat­an? Berikut wawancara dengan Ketua Program Pascasarjana Ilmu Administrasi FISIP, Universitas Indonesia Prof Dr Eko Prasojo.

Bagaimana seharusnya peran kecamatan pada era otoda?

Sangat bergantung kepada kepala daerah. Tapi, saya sepakat bahwa kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat. Model pelayanan terpadu di tingkat kabupaten bagus. tetapi, kelemahannya adalah masyarakat harus datang ke pusat kota pemerintahan. Kalau pelayanan terpadu bisa disinergikan dengan desentralisasi kewenangan ke kecamatan, itu akan lebih bagus dan efektif sekali. Kecamatan berfungsi sebagai kepanjangan badan pelayanan terpadu.

Lantas, bagaimana batas kewenangan dengan dinas teknis?

Prinsipnya tetap seperti badan pelayanan terpadu. Kewenangan tetap ada di dinas teknis dan badan pelayanan terpadu, hanya layanan diberikan di kecamatan. Selama ini di badan layanan terpadu pun sejumlah kewenangan tetap ada di dinas. Hanya, masyarakat cukup datang ke badan layanan terpadu tanpa harus datang ke masing-masing dinas teknis. Prinsipnya sama dengan badan pelayanan terpadu (one stop services), hanya ini diintegrasikan dalam aspek kewi­layah­an. Jadi badan pelayanan terpadu memiliki koneksi de­ngan kecamatan sebagai kepanjangan pelayanan di kecamatan. Camat berpungsi sebagai kepala badan pelayanan terpadu di unit kecamatan.

Bagaimana mekanisme kerjanya?

Yang dibutuhkan adalah koneksi teknologi informasi kecamatan dengan badan pelayanan terpadu. Kalaupun dibutuhkan orang dinas teknis di kecamatan, itu sama dengan model kebutuhan orang dinas teknis di badan pelayanan terpadu. Jadi dimungkinkan pula menempatkan orang dinas teknis di kecamatan, tapi melalui badan pelayanan terpadu.

Apa landasan pemikiran pendelegasian kewenangan ke kecamatan?

Ini sebenarnya prinsip pengorganisasian. Saya melihat ke depan, memang integrasi kewenangan di badan pelayanan terpadu sebagai alternatif terbaik pelayanan masyarakat. Kemudian, ditunjang unit layanan di kecamatan. Selama ini dinas teknis bersifat sebagai single private agency pemerintah yang melakukan tugas pada single authority tertentu. Padahal, tren pelayanan publik, khu­susnya administrasi, mengarah pada multi private agency. Dengan demikian, seharusnya dinas teknis berfungsi backstage atau pada manufacturing quality di belakang layar pelayanan publik. Kecamatan dengan koordinasi badan pelayanan terpadu menjadi front line pelayanan masyarakat. (dadan)

jawapos.com

Written by CODEX2000

25 November 2009 pada 22:23

Ditulis dalam Berita, Catatan

Tagged with ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: