CODEX2000

Memosisikan Peran dan Wewenang Kecamatan di Era Otonomi Daerah

leave a comment »

CAMAT merupakan salah satu mata rantai pemerintahan daerah. Bagaimana seharusnya peran unit kerja teritorial di bawah bupati atau wali kota itu pada era otonomi daerah? Berikut ulasan peneliti The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) Dadan S. Suharmawijaya.

SEPERTI halnya kepala dinas, camat merupakan perangkat dae­rah yang membantu bupati/wali kota. Hanya bedanya, bila kepala dinas bekerja berdasar sektoral, seperti kesehatan atau pendidikan, camat bekerja berdasar teritorial. Namun, meski me­miliki wilayah, kecamatan bukan otonom sebagaimana desa.

Urusan yang menjadi kewe­nang­an kecamatan tidak sejelas urusan dinas. Kecamatan bisa mengurusi segala hal urusan sek­toral di wilayahnya. Tetapi, bisa pula hanya urusan minimal, yaitu administrasi umum pemerintahan sebagai kepanjangan tangan bupati/wali kota. Berdasar UU 32 Tahun 2004 yang diperjelas dengan Peraturan Pemerintah (PP) 19 Tahun 2008, kecamatan menerima tugas pelimpahan ke­wenangan pemerintahan dari bu­pati/wali kota untuk menanga­ni sebagian urusan otonomi dae­rah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Tugas umum pemerintahan ba­gi kecamatan merupakan tugas minimal. Kewenangan tersebut tidak berbeda dengan kewenang­an pada era sebelumnya bahwa paradigma pemerintahan adalah penguasa. Camat adalah kekuasa­an kepanjangan tangan bupati/wali kota. Bila merunut sejarah, kecamatan merupakan reinkarnasi ”kademangan” dalam struktur pemerintahan Jawa era kolonial atau kerajaan. Kademangan dipimpin oleh seorang demang yang bertanggung jawab kepada adipati. Adipati saat ini menjelma sebagai bupati atau wali kota.

Saat ini paradigma pemerintahan bukan lagi sebagai pengua­sa, tetapi menjadi pelayan ma­syarakat. Karena itu, tugas camat mengikuti peran bupati/wali kota sebagai pelayan masyarakat di tingkat kecamatan. Berdaya tidaknya sebuah kecamatan bergantung kepada pelimpahan kewenangan yang diberikan bupati/wali kota. Sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan bupati/wali kota dalam melayani masyarakat itulah yang menentukan besaran kewenangan kecamatan.

Sejak otonomi daerah diterapkan di Indonesia, bupati/wali kota memiliki kewenangan yang amat besar. Sebagian besar urusan pemerintahan dilimpahkan peme­rintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal itu disikapi bupati/walikota dengan pembagian kewenangan di daerah yang membentuk sejumlah satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) berupa dinas, badan, maupun kantor. Se­bagian besar SKPD merupakan limpahan instansi vertikal sebelumnya. Namun, sayangnya, tidak banyak bupati/wali kota yang melihat kecamatan sebagai struktur pemerintahan lama yang potensial.

Sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia hanya memfungsikan kecamatan pada peran minimal sebagai penyelenggara administrasi umum pemerintahan yang rutin. Di antaranya, koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan fa­silitasi. Sebagian besar urusan layanan umum diberikan kepada dinas sektoral tanpa keterlibatan berarti dari kecamatan. Padalah, bila ditelaah lebih dalam, kecamat­an harus menjadi ujung tombak layanan publik yang diberikan pemerintah kabupaten/kota.

Peran layanan publik kecamatan tentu tidak mengambil alih peran dinas atau SKPD yang lain. Justru kinerja dinas bisa bersinergi de­ngan kecamatan. Sebagian fungsi layanan publik dinas-dinas ditang­ani di level kecamatan. Kecamat­an bisa berfungsi sebagai front line bagi seluruh dinas yang memberikan layanan publik. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu datang ke ibu kota kabupaten atau pusat pemerintahan kota untuk sebuah urusan. Mereka cukup datang ke kecamatan untuk berbagai macam urusan.

Batas Kewenangan Kecamatan

Penguatan peran kecamatan sebagai ujung tombak layanan pu­blik sangat bergantung kepada komitmen bupati/wali kota. Se­berapa banyak urusan otonomi dae­rah yang diberikan bupati/wali kota itulah yang menentukan besaran kewenangan kecamatan. Meski demikian, terdapat sejumlah ke­rangka yang membatasi kewenang­an kecamatan. Salah satu di antaranya adalah kemampuan teknis sektoral yang hanya mungkin dilakukan dinas-dinas tertentu.

Dengan demikian, untuk sejumlah urusan yang didelegasikan ke kecamatan, terdapat level kewenangan kecamatan yang menangani. Setidaknya level kewenangan layanan publik kecamatan dipilah menjadi tiga kelompok kewenangan layanan publik. Yaitu, layanan publik pe­nuh di kecamatan, layanan pu­blik rekomendasi kecamatan, dan layanan publik kewenangan penuh kabupaten/kota.

Layanan penuh kecamatan artinya kecamatan dapat langsung memberikan final pelayanan kepada masyarakat. Artinya, ma­syarakat yang memohon layanan tertentu datang ke kecamatan dan dapat langsung diputuskan di ke­camatan. Sebagai contoh, layanan administrasi dasar kependudukan dan perizinan.

Layanan yang sifatnya rekomendasi kecamatan, yaitu kecamatan memberikan sejumlah rekomendasi, tetapi keputusan final di level kabupaten. Untuk layanan publik jenis itu, ma­syarakat datang ke kecamatan. Kecamatan memproses sebagian sebagai rekomendasi yang kemudian di bawa ke kabupaten untuk finalisasi. Hasilnya, petugas kecamatan membawa kembali ke kecamatan untuk diberikan kepada masyarakat pemohon layanan. (tof)

Written by CODEX2000

25 November 2009 pada 22:05

Ditulis dalam Artikel

Tagged with ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: