CODEX2000

Problema Perppu Plt Pimpinan KPK

leave a comment »

Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya membulatkan niatnya untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK. Langkah itu ditempuh untuk mengatasi lowongnya pimpinan KPK pasca ditetapkannya Chandra M Hamzah dan Bibid Samat Rianto sebagai tersangka.

Terhadap inisiatif Presiden sejumlah kalangan memuji langkah tersebut. Selain dianggap konstitusional Perppu diklaim sebagai obat mujarab untuk ‘menyelamatkan’ KPK. Namun, tak sedikit kalangan yang menolak. Perppu yang disusun dalam nuansa kejar tayang itu justru dianggap sebagai langkah mundur karena mengancam independensi komisi antikorupsi.

Perppu dan Ihwal yang Memaksa
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kewenangan menerbitkan Perppu ada di tangan Presiden. Berdasar Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, Perppu dapat diterbitkan dalam ‘hal ihwal kegentingan yang memaksa’.

Terkait frasa ‘hal ihwal kegentingan yang memaksa’, para ahli hukum sering merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 003/PUU-III/2005 dalam pengujian UU No 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang-undang. Pendek kata MK berpendapat bahwa secara subyektif yang berhak menilai ‘hal ihwal kegentingan yang memaksa’ adalah Presiden. Sementara obyektifnya dilakukan oleh DPR.

Dalam konteks KPK Presiden menilai lowongnya tiga pimpinan saat ini lebih dari cukup dijadikan dasar untuk menerbitkan Perppu. Nalarnya, jika KPK hanya dipimpin oleh dua pimpinan maka hal itu justru akan berbahaya. Dengan alasan itu pilihan menunjuk Plt (yang bersifat sementara) dianggap sebagai solusi masalah.

Argumen di atas mendapat perlawanan dari sejumlah kalangan yang menolak ditetapkannya Perppu. Ada sejumlah alasan yang dikemukakan.

Pertama, prasyarat ‘hal ihwal kegentingan yang memaksa’ belum terpenuhi karena meski KPK saat ini hanya dipimpin dua komisioner tak berarti lembaga tersebut tak dapat menjalankan fungsinya. Unsur kolegial sebagaimana diatur dalam UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK) masih terpenuhi.

Prinsip kolegial tidak mesti ditafsirkan bahwa pimpinan KPK harus lengkap lima orang. Oleh karena itu walau hanya dipimpin dua orang semua putusan pimpinan KPK harus dianggap sah secara hukum. Dalam konteks ini KPK harus dilihat sebagai institusi.

Kedua, Perppu penunjukkan Plt pimpinan KPK terang menegasikan ketentuan dalam UU KPK yang mensyaratkan keikutsertaan DPR dalam penentuan pimpinan KPK. Dengan ditunjuk langsung maka hal itu juga akan mengganggu kemandirian KPK sebagai independence agencies.

Ketiga, alasan Presiden yang lebih memilih menunjuk Plt dan mengesampingkan proses seleksi sebagaimana diamanatkan UU KPK terkesan terburu-buru dan sarat dengan muatan politis. Kecurigaan intervensi Presiden menjadi semakin tak bisa dielakkan.

Mendasarkan pada ketiga alasan di atas maka masuk akal kiranya jika banyak pihak yang menentang penerbitan Perppu. Terlebih, Perppu bukanlah satu-satunya cara yang dapat ditempuh. Toh jika kita berkaca pada pengalaman sebelumnya KPK yang dipimpin oleh empat pimpinan (minus Antasari Azhar) kinerjanya justru dinilai aktivis antikorupsi semakin meningkat. Sejumlah kasus besar mulai disikat dan diseret ke meja hijau.

Problem Ketatanegaraan
Sebagaimana disinggung di awal unsur obyektif dari Perppu akan dinilai oleh DPR. Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa Perppu harus mendapat persetujuan DPR dalam sidang berikutnya.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut ada persoalan ketatanegaraan yang mengancam eksistensi dan substansi Perppu. Jika DPR menyetujui dan kemudian Perppu disahkan menjadi undang-undang maka berarti DPR mengamini penunjukan Plt pimpinan KPK.

Persetujuan parlemen inilah yang kemudian dimaknai sebagai legalisasi atas intervensi Presiden terhadap institusi KPK. Tak bisa dipungkiri pilihan langkah Presiden yang ‘main tunjuk’ itu sedikit atau banyak pasti akan mempengaruhi independensi kelembagaan KPK.

Jika hal itu terjadi maka ke depan bukan hanya KPK yang terancam independensinya. Tetapi, juga lembaga negara lain. Sebab, jika ada kasus serupa Presiden dengan dalih ‘hal ihwal kegentingan yang memaksa’ akan dengan mudah menerbitkan Perppu yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menunjuk pimpinan lembaga negara.

Pada kondisi sedemikian wewenang konstitusional Presiden menerbitkan Perppu menjadi rawan disalahgunakan. Sebaliknya jika ternyata DPR menolak mengesahkan dapat dipastikan Perppu tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Akibatnya bisa lebih fatal. Nama-nama Plt pimpinan KPK yang sudah terlanjur bertugas terpaksa harus berhenti di tengah jalan.

Jika hal ini sampai terjadi maka pilihan untuk menunjuk Plt menjadi bermasalah. Di samping itu alasan Presiden sebelumnya yang mengesampingkan proses seleksi pimpinan KPK dengan sendirinya menjadi terbantahkan.

Persoalan lain yang muncul adalah mengenai kerahasiaan data KPK. Plt pimpinan KPK yang notabene diambil dari luar KPK dikhawatirkan tidak dapat menjaga kerahasiaan data KPK pasca tak lagi menjabat sebagai Plt. Tak hanya itu. Kekhawatiran akan menjadi semakin akut manakala data yang bersifat rahasia itu ‘dijajakan’ kepada pihak-pihak yang akan maupun sedang diproses oleh penyidik KPK.

Bila kecurigaan ini terjadi maka kacaulah proses hukum yang dijalankan KPK. Desain penyelamatan KPK dengan menunjuk Plt justru akan berbuah pahit.

Dengan melihat berbagai problematika di atas kekhawatiran terhadap potensi negatif Perppu menjadi sangat beralasan. Namun, mengingat Perppu sudah pasti akan keluar, yang harus dilakukan ke depan adalah terus mendukung agar KPK tetap eksis. Dalam konteks ini, masyarakat harus terus men-support komisi antikorupsi itu terus bekerja secara profesional meski di internal lembaganya sedang bermasalah.

Selain itu, harus dilakukan juga upaya pengawasan yang serius. Terlebih kepada para Plt pimpinan yang ditunjuk oleh Presiden. Siapa pun orangnya jangan sampai keberadaan mereka justu akan mengendurkan semanagat pemberantasan korupsi.

Terakhir, dengan segala problemanya kita harus tetap optimis bahwa perang melawan korupsi harus terus berlanjut. Di tengah situasi yang kacau seperti ini, semangat memberantas korupsi dengan KPK sebagai simbolnya harus tetap dikobarkan. Sebab, jika yang terjadi sebaliknya koruptorlah akan tertawa lebar dan merasa menang. Dan, untuk yang satu ini kita tidak bisa diam membiarkannya.

Danang Kurniadi
Peneliti Pusat Kajian Anti (PuKAT) Korupsi Fakultas Hukum UGM.

Written by CODEX2000

28 September 2009 pada 05:38

Ditulis dalam Artikel

Tagged with

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: